Covid-19 dan Ekonomi Petani

Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar. HARI ini dapat dipastikan tidak ada satu kalangan manapun yang tidak tahu dan tidak merasa takut terhadap wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Virus yang mulai berjangkit di Wuhan, Cina akhir Desember 2019 itu telah menelan korban 781.485 kasus di lebih 190 negara. Dari jumlah tersebut, pasien sembuh tercatat sebanyak 164.726 orang. Sementara meninggal dunia sebanyak 37.578 orang (Kompas.com, 31/03/2020).

Pemerintah Indonesia awalnya merasa “aman” dari jangkitan covid-19, akhirnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan pemberlakuan masa tanggap darurat terhitung 29 Februari hingga 29 Mei 2020. Setelah itu, berbagai kementerian dan lembaga berlomba-lomba mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan sistem kerja ASN, pembatasan jarak sosial, dan dalam situasi pro dan kontra akhirnya pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan pembatasan sipil skala besar untuk memutus mata-rantai penyebaran virus mematikan itu (Media Indonesia, 1/4/2020)

Tentu, berbagai konsekuensi bakal muncul sehingga pemerintah turut mengeluarkan berbagai kebijakan; sebut saja pembatalan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan refocussing kegiatan dan relokasi anggaran pusat (APBN) sampai dengan anggaran daerah (APBD) dengan tujuan utama meminimalisir jumlah kematian. Risalah singkat ini mencoba meneropong dampak wabah Covid-19 dari terhadap kehidupan sosial ekonomi rakyat (baca: petani).

Darurat bencana

Belajar dari berbagai pengalaman penanggulangan bencana seperti banjir, letusan gunung merapi, tanah longsor, gempa bumi, dan gelombang tsunami; ada dua tahap penting harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu tahap tanggap darurat dan disusul dengan tahap pemulihan ekonomi. Untuk kasus Covid-19 ini, pada masa tanggap darurat seperti kita rasakan hari-hari ini, upaya yang dilakukan sifatnya jangka pendek. Adalah hal wajar jika masyarakat dibekali dengan Alat Pelindung Diri (APD), penyemprotan disinfektan, sabun cuci tangan, masker, obat-obatan dan vitamin serta penyadaran terhadap bahaya dan saling berkongsi tips atau kiat pencegahan penularan virus yang sangat mematikan setelah SARS, MERS, flu burung, dan HIV/AIDS.

Tidak dapat dinafikan, pada masa ini banyak pihak mulai dari legislatif, pengusaha, partai politik secara terbuka menyampaikan kepada publik rasa prihatin dan empati untuk meringankan beban masyarakat dalam bentuk potongan gaji dan bantuan berbagai bahan makanan pokok. Kita bangga dan turut bersimpati dan mengucapkan terima kasih terhadap upaya tersebut. Pertanyaannya adalah siapa dan bagaimana strategi penanggulangan dampak Covid-19 pada masa pemulihan ekonomi petani?

Pada masa transisi dari tahap tanggap darurat menuju tahap pemulihan ekonomi berbagai persoalan dihadapi petani. Pertama; akibat pembatasan jarak sosial dan fisik menyebabkan mereka harus tinggal di rumah (stay at home), sehingga mobilitas dan produktivitas menurun dan pada gilirannya berdampak terhadap kesejahteraan. Dalam arti kata lain, pada tahap tanggap darurat petani yang bekerja di sektor pertanian dengan karakteristik hasil produksi bersifat musiman, tidak dapat bekerja di luar sektor pertanian seperti pekerja bangunan, dan pekerja di usaha kecil menengah serta sektor riil lainnya.

Kedua, akibat lain dari kebijakan pembatasan ruang gerak dan mobilitas petani dan pelaku pertanian menyebabkan penawaran terhadap produk-produk pertanian menurun sebagai akibat berkurangnya permintaan. Contoh kasus: pembatasan jam operasi pasar hingga keputusan penutupan pasar merupakan “pukulan telak” bagi petani dan pelaku ekonomi lainnya. Ibarat sudah jatuh di timpa tangga, begitulah analogi yang bisa disematkan kepada petani.

Betapa tidak, selain kedua penyebab yang telah diutarakan di atas, petani juga harus menanggung beban hidup dimana harga-harga kebutuhan pokok, suka tidak suka, terus merangkak naik berbanding lurus dengan kecepatan penyebaran Covid-19. Lantas, dari skenario di atas, siapa dan bagaimana solusi cerdas agar petani dapat keluar dari situasi transisi menuju situasi pemulihan ekonomi?

Membangun spirit

Dalam konteks tulisan ini, penulis ingin mengangkat contoh kasus di Kabupaten Aceh Besar. Sebagai ilustrasi, Aceh Besar pada awal April ini mulai memasuki Musim Tanam Gadu (musim kemarau), dimana berbagai biaya produksi harus disediakan, mulai dari biaya olah tanah, persemaian, penanaman, pemupukan hingga panen padi tiga bulan semenjak proses penanaman. Kilas balik ke belakang, ada satu peristiwa pahit dialami petani di Aceh Besar mengawali tahun 2020, yaitu kekeringan hingga gagal panen (puso) seluas 3.320 hektar (Dinas Pertanian Aceh Besar, 2020). Mari kita berhitung secara sederhana, jika di musim tanam gadu ini luas penanaman padi sawah 50 persen dari luas baku sawah Aceh Besar 25.692 Hektar (ATR/BPN, 2019), maka lebih kurang 12.846 hektar akan ditanami pada periode April-Oktober 2020. Jika diasumsikan biaya produksi sebesar 6 juta/hektar (tidak termasuk benih, subsidi pupuk dan perawatan serta biaya panen) maka dibutuhkan biaya sebesar Rp 77 miliar.

Dari seluruh komponen biaya produksi budidaya padi sawah, selama ini pemerintah hanya membantu benih padi dan subsidi pupuk kepada petani. Oleh karena itu, terbuka peluang bagi donatur (pengusaha, legislatif, kelompok swadaya masyarakat) ambil bagian di salah satu komponen biaya produksi untuk meringankan beban petani. Sesuai dengan imbauan pemerintah pusat untuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19, Bupati Aceh Besar Ir. H. Mawardi Ali mengalokasikan dana sejumlah Rp 48 miliar (Republika.co.id, 3/4/2020).

Sekaitan dengan kebijakan tersebut, solusi penyelamatan ekonomi rumah tangga petani di masa transisi hingga pasca Covid-19 dapat diskenariokan sebagai berikut:

Solusi pertama, khusus untuk petani pemerintah harus berperan aktif meringankan beban petani yaitu dengan cara memberi subsidi dan bahkan tidak tertutup kemungkinan membebaskan berbagai biaya produksi seperti menggratiskan ongkos olah tanah dan biaya penanaman. Kedua, pihak swasta maupun pemangku kepentingan lainnya seyogyanya memberi kontribusi sebesar-besarnya dalam tahap pemulihan ekonomi petani seperti menampung hasil produksi pertanian.

Selain itu, donator dapat membantu petani menyediakan bahan makanan pokok selama padi belum menghasilkan. Hal tersebut sangat bermakna dimana pada musim tanam gadu ini, petani menghadapi dua peristiwa penting, yaitu bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Petani sudah berproduksi dan pasar harus bisa menampung hasilnya. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus bahu membahu membantu dan memberi spirit kepada petani untuk kembali berproduksi seperti pada masa-masa sebelum merebaknya Covid-19.

Jika pada masa tanggap darurat, kegiatan penyuluhan agak stagnan maka di masa pemulihan ekonomi, penyuluh harus memberi spirit lebih besar sehingga “roh” petani kembali seperti sedia kala. Pertanian tidak sekadar cara hidup (way of life), tetapi lebih dari itu, pertanian adalah upaya memastikan pangan cukup untuk kehidupan manusia.

 

Sumber : https://aceh.tribunnews.com/2020/04/09/covid-19-dan-ekonomi-petani?page=all

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *